Heboh, Dokter Menolak Pasien BPJS Karena Takut Riba

Beberapa hari ini dunia sosial media sedang dihebohkan dengan seorang dokter yang menolak pasien BPJS karena takut riba. Seorang dokter bernama dr Kiki Mk Samsi SpA (K) M.kes, tiba-tiba viral di sosial media karena mengatakan menolak pasien yang memakai asuransi karena riba. Masalah BPJS riba, memang sudah ramai diperbincangkan sejak tahun 2015 yang lalu. Sekarang mulai ramai lagi karena masalah tersebut.

Polemik BPJS Riba’

Dalam umat islam, memang diwajibkan untuk menjauhi riba. Menanggapi masalah ini, kepala humas BPJS kesehatan mengatakan kalau hal tersebut merupakan otoritas bandar togel sgp dari setiap rumah sakit. Seorang dokter harus bekerja sesuai dengan kewenangan yang ada di rumah sakit. Yang paling penting peserta JKN-KIS harus  dilayani dengan baik. BPJS sendiri bekerjasama dengan rumah sakit dan fasilitasnya. Bukan dengan pribadi tenaga kesehatan. Jadi masalah menolak pasien menjadi kewenangan dari rumah sakit.

Setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS memiliki kewajiban untuk melayani semua pasien yang memakai JKN-KIS (jaminan kesehatan nasional-kartu indonesia sehat). Dalam pengumumannya yang dibuatnya, dokter tersebut mengatakan tidak akan melayani semua pasien yang memakai asuransi dengan menarik premi. Untuk asuransi yang tidak menarik premi akan tetap dilayani. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari riba.

Melihat masalah ini, pakar etika kedokteran universitas atma jaya, mengatakan kalau dunia kedokteran di indonesia masih abu-abu. Setiap dokter memang berhak menolak pasien, asalkan sudah diberi tahukan sejak awal. Tetapi ketika keadaan darurat, semua dokter wajib menolong pasienya dalam kondisi apapun. Entah itu memakai asuransi atau tidak pakai asuransi.

Dasar MUI Menganggap BPJS Mengandung Riba

Sejak tahun 2015, MUI memang sudah mengeluarkan fatwa terhadap bpjs. MUI menganggap pembayaran iuran pada BPJS kesehatan tidak sesuai dengan syariat islam. Masalahnya bukan dari sistem subsidi silangnya, tapi masalah pengumpulan uang. Karena tidak tahu dimana uang tersebut dikelolah atau diinvestasikan. Inilah yang menurut MUI, mengandung BPJS riba. Dalam sebuah transaksi syariah, syaratnya tidak boleh mengandung maisir ataupun gharar.

Maisir merupakan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kerja. Biasanya terdapat unsur spekulasi dan pertaruhan. Sedangkan gharar merupakan sebuah penipuan atau tidak tahu apa yang diakadkan dan tidak adanya unsur kerelaan. Kalau memakai sistem ini, bisa jadi ada unsur judi didalamnya, karena peserta bpjs tidak tahu kemana investasi uangnya.

Selain itu adanya sistem denda ketika terlambat melakukann pembayaran membuat sistem bpjs mengandung riba, dalam hukum syariat islam dilarang adanya pembayaran denda atau bunga. Jika sistem yang berjalan dalam BPJS masih diterapkan, maka dianggap mengandung judi dan riba. Ini bisa membuat dosa, hal inilah yang menjadi dasar dari MUI  mengeluarkan fatwa tentang bpjs.

Disatu sisi sebenarnya MUI, sangat setuju dengan adanya BPJS, karena bisa membantu orang-orang yang kesusahan dan tidak memiliki uang. Tapi untuk sistemnya bisa diganti supaya lebih bersyariah. Lalu bagaimana masalah polemik penolakan pasien tersebut? kembali ke pembahasan semula. Jika dokter tersebut sudah mengatakan dari awal, tidak menjadi masalah karena setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Tapi ketika keadaan mendesak dan darurat, seorang dokter harus segera menolong pasiennya apapun itu alasannya. Hal ini sudah terdapat di dalam sumpah dokter dan harus dipatuhi. Kita tunggu saja konfirmasi dari pihak BPJS mengenai polemik bpjs riba ini. sehingga tidak akan menyusahkan masyarakat pada umumnya.

Continue Reading